Rencana & Strategi

  • Admin Bulelengkab
  • 29 Pebruari 2016
  • Dibaca: 1232 Pengunjung

BAB I
PENDAHULUAN

A.    LATAR BELAKANG
       Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme, khususnya pasal 3 menegaskan bahwa, terdapat 7 (tujuh) azas umum penyelenggaraan Negara, dimana salah satu dari azas dimaksud adalah azas akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
      Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabell (dapat dipertanggungjawabkan secara tepat dan jelas) menjadi prasyarat bagii suatu lembaga untuk dapat terwujudnya Good Governance, sehinggga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab.
     Dalam upaya mewujudkan aparat pemerintah yang bebas dari unsur Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, diperlukan adanya suatu kerangka landasan didalam pelaksanaannya. Adapun landasan dasarnya  adalah Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan setiap Instasi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsii serta kewenangannya yang selanjutnya dilaporkan dalam bentuk LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)

B.    DATA UMUM ORGANISASI
    Berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah yang merupakan inplementasii dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasii Perangkat Daerah, bahwa Pemerintah Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten.

    Berdasarkan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 64 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan  Fungsi Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Buleleng, disebutkan bahwa tugas pokok Pemerintah Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintan yang dilimpahkan oleh Bupati  untuk menanganii sebagian urusan otonomi  diantaranya tugas dibidang pemerintahan, pembanguan, kemasyarakatan, pelayanan umum serta ketertiban dan keamanan.
    Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut , Pemerintah Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
    a.    Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah umum dan pembinaan keagrariaan ;
    b.    Pelaksanaan Pembinaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
    c.    Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan ;    
    d.    Pembinaan Pembangunan yang mliputi perekonomian, distribusi, dan pembinaan sosial kemasyarakatan ;
    e.    Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum dan lingkungan hidup ;
    f.    Pengkoordinasian operasional Unit Pelaksana Teknis Dinas serta kegiatan lintas sektoral Desa/ Kelurahan yang ada di Kecamatan ;
    g.    Pelaksanaan tata usaha kantor.

C.    STRUKTUR ORGANISASI     
        Sebagaimana diatur dalam pasal 81 Peraturan Daerah Kabuapten Buleleng Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa susunan organisasi Pemerintah Kecamatan, terdiri dari : Sekretariat, Seksi-seksi, Sub Bagian- Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan jumlah jabatan struktural sebagai berikut:
        a.    Camat                                          : 1 orang dengan Eselon III/a
        b.    Sekretaris Kecamatan                  : 1 orang dengan Eselon III/b
        c.    Kepala Seksi                                 : 6 orang dengan Eselon IV/a
        d.    Kepala Sub Bagian                       : 3 orang dengan Eselon    IV/b
        e.    Kelompok Jabatan Fungsional      : sesuai dengan kebutuhan.



        Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kecamatan. Untuk masing-masing seksi pada Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekcam. Sedangkan untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional dilingkungan Pemerintah Kecamatan sampai saat ini belum diatur dan ditetapkan.


        Adapun jumlah karyawan/ karyawati pada Kantor Camat Seririt sebanyak 95 orang dengan rincian : 1 (Satu) orang PNS Gol. IV, 20 (Dua Puluh) orang PNS Gol III, 31 (Tiga Satu) orang PNS Gol II, dan 3 (Tiga) orang PNS Gol I, 2 (Dua) orang Tenaga Harian, 31 (Tiga Satu) orang Tenaga/ Staf Kontrak dan 7 (Tujuh) orang Tenaga Pengabdi.
        Adapun bagan struktur organisasi Pemerintah Kecamatan Seririt terlampir.



BAB II
RENCANA STRATEJIK

A.    RENCANA STRATEJIK
        Perencanaan Stratejik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dari proses ini akan menghasilkan suatu rencana stratejik instansi yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan, Program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
        Disamping itu perencanaan Stratejik juga diperlukan untuk menjamin komitmen pada tingkat SKPD terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif, serta sebagai pedoman kerja bagii semua anggota unit kerja untuk mengantisipasi perkembangan dimasa depan.

B.    VISI DAN MISI
    1.    Pernyataan Visi   
                Bahwa setiap Organisasi Pemerintahan didalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan perlu memiliki Visi agar mampu eksis, antisifatif dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat di dalam perkembangan global.
                Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan agar organisasi/ instansi tetap eksis. Mengingat tugas-tugas Pemerintah Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok dan fungsi yang sangat kompleks, maka dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan Kantor Camat seririt mempunyai Visi yaitu : “ Prima dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtra yang Berlandaskan Tri Hita Karana”.




    2.    Pernyataan Misi
                Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi/ organisasi sebagai penjabaran Visi yang telah diitetapkan. Oleh karenanya, untuk menjabarakan Visi, Kantor Camat Seririt Kabupaten Buleleng menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan
2. Meningkatakan Kesejahtraan Masyarakat
    
    3.    Tujuan dan sasaran
            Dengan ditetapkan misi tersebut maka di dalam upaya mencapainya ditentukan tujuan yang akan mengarah pada     perumusan sasaran dan kebijakan dalam jangka waktu 1- 5 Tahun.
            Sasaran adalah menggambarkan hal-hal yang ingin dicapaii melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyususunan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai.
            Dari misi Meningkatkan Kualitas Pelayanan maka tujuan dan sasaran dalam Renstra Kantor Camat Seririt Kabupaten Buleleng adalah :
        Tujuan 1 adalah meningkatkan kompetensi aparat pemerintahan Kecamatan dan pemerintahan Desa/ Kelurahan, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu wujud tertib administrasi perkantoran dan terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan.
        Tujuan 2 adalah meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat.
        Tujuan 3 adalah menciptakan kondisi sosial politik dan keamanan yang mantap, dengan sasaran yang ingin dicapai yaitu terwujudnya kondisii wilayah yang aman, tertib dan kondusif.
            Selanjutnya dari misi meningkatkan kesejahtraan masyarakat, maka tujuannya adalah meingkatkan perekonomian masyarakat dengan sasaran terwujudnya pembinaan sosiall kemasyarakatan dan terwujudnya pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan.
            Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai tertuang dalam Rencana Stratejik terlampir.
    4.    Cara Mencapai Tujuan
            Selanjutnya agar tujuan dan sasaran dapat dicapai dengan optimal maka diperlukan cara mencapai tujuan dan sasaran, yang dalam upaya pencapaiannya terdapat 2 (dua) komponen yang mendukung yaitu :
        1.    Kebijakan
            Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh lembaga yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan atau            pelaksanaan program/ kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visii dan misi dari instansi yang bersangkutan.
        2.    Program
            Program adalah merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang nyata yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasill yang dilaksanakan oleh instansi yang bersangkutan dengan kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.




RENCANA KERJA

    1.    Kegiatan yang akan dilaksanakan
            Rencana kinerja adalah merupakan suatu gambaran mengenaii tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari Visi, Misi dan rencana stratejik dari instansi yang bersangkutan yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
        Adapun rencana kinerja pada Kantor Camat seririt pada tahun 2012 dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan adalah sebagai berikut:
        1.    Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Kebijakan yang dijadikan pedoman adalah Keputusan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 A Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2009.
            Adapun kegiatan yang tercakup didalamnya adalah :
            -    Penyediaan jasa surat menyurat   
            -    Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
            -    Penyediaan jasa administrasi keuangan
            -    Penyediaan jasa kebersihan
            -    Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
            -    Penyediaan alat tulis kantor
            -    Penyediaan barang cetak dan pengadaan
            -    Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
            -    Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
            -    Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
            -    Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar/ dalam daerah



        2.    Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor. Kebijakan yang dijadikan pedoman adalah Keputusan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006, Kepres Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Bupati Buleleng       Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 A Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2009, dan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2009, dengan kegiatan sebagai berikut :
            -    Pengadaan perlengkapan gedung kantor  
            -    Penyelenggaraan dan pengadaan sarana/prasarana upacara
            -    Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas
            -    Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
            -    Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/   operasional
    

        3.    Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, dengan pedoman kebijakan Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dan Perturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan kegiatan sebagai berikut
            -    Penyusunan laporan capaian kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD.
            -     Penyusunan laporan keuangan semesteran
            -    Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
            -    Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
        4.    Program Perencanaan Anggaran SKPD, dengan pedoman kebijakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 A Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2009, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Penyusunan Anggaran SKPD
        5.    Perogran Informasi Pembangunan Daerah, dengan pedoman kebijakan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 7 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 9 A Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 12 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 13 Tahun 2009, Peraturan Bupati Buleleng Nomor 14 Tahun 2009, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Penyelenggaraan Pameran/ Pawai Pembangunan
        6.    Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan, Dengan pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2006 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006 tentang Kelurahan, dan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Buleleng Nomor 7 s/d 13 Tahun 2006, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Pembinaan tugas-tugas Kepala Desa/ Perbekel/ Lurah
            -    Bimbingan teknis penyusunan Peraturan Desa
            -    Bimbingan teknis penyusunan LPJ Kepala Desa/ Perbekel
            -    Pembinaan pelaksanaan pemilihan dan pelantikan Kepala Desa/ Perbekel
            -    Bimbingan teknis pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan
        7.    Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan  Desa/ Kelurahan, dengan pedoman Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2006 tentang Keuangan Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Pembinaan Lomba Desa/ Kelurahan Terpadu
            -    Pelaksanaan Musrenbang Desa/ Kelurahan dan Kecamatan
            -    Pendataan dan Evaluasi swadaya murni masyarakat dan proyek masuk Desa/ Kelurahan
            -    Penyusunan profil Desa/ Kelurahan dan Kecamatan
            -    Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan

        8.    Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Linmas Trantib, dengan pedoman keputusan Camat Seririt Nomor 26 Tahun 2008 Pembentukan Tim Penertiban dan Pengendalian Pemduduk Kecamatan Seririt, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Pengamanan dan Pengawasan Perda
            -    Pembinaan Linmas Hansip Desa/ Kelurahan
            -    Pemantauan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah
            -    Koordinasi Penanggulangan Bencana Alam
        9.    Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahtraan Sosial, dengan pedoman intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Program Bantuan Langsung tunai untuk Rumah Tangga Sasaran, yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelestarian adapt dan budaya
            -    Pembinaan pemuda dan olahraga dan lembaga sosial kemasyarakatan
            -    Koordinasi pelaksanaan lomba kesejahtraan sosial
            -    Koordinasi pelaksanaan perayaan hari-hari nasional
        10.    Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum, dengan pedoman Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dituangkan dalam kegiatan :
            -    Pembinaan kebersihan dan lingkungan hidup
            -    Pembinaan pelayanan masyarakat dan perijinan
            -    Pembinaan inventaris kekayaan pemerintah Desa



    2.    Sasaran dan indikator keberhasilannya    
            Adapun sasaran yang ingin dicapai olehh Pemerintahan Kecamatan Seririt dan indikator keberhasilannya adalah sebagai berikut:
        1.    Terwujudnya tertib administrasi perkantoran, dengan indikator jumlah penyimpangan administrasi perkantoran.
        2.    Terwujudnya tertib administrasi Pemerintahan Desa/ Kelurahan, dengan indikator jumlah Desa/ Kelurahan yang telah melaksanakan administrasi pemerintahan Desa/ Kelurahan secara lengkap.
        3.    Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat , dengan indikator jumlah pelayanan KK, jumlah pelayanan KTP, jumlah pelayanan surat-surat dan jumlah pelayanan perijinan.
        4.    Terwujudnya pembinaan sosial kemasyarakatan, dengan indikator jumlah penanganan masalah sosial.
        5.    Terwujudnya pemberdayaan masyarakat, dengan indikator jumlah swadaya murni masyarakat.
        6.    Terwujudnya kondisi wilayah yang aman, tertib dan kondusif, dengan indikator jumlah kasus pelanggarann hukum.



PENUTUP

    Rencana Kerja (Renja) adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan di Kantor Camat Seririt yang merupakan dasar dari penyusunan Anggaran di Tahun depan.
    Rencana Kerja (Renja) Kantor Camat Seririt selain merupakan alat yang dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan anggaran juga merupakan tolok ukur kegiatan-kegiatan yang prioritas atau urgent
    Berdasarkan laporan yang telah kami susun di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kegiatan yang telah direncanakan di Tahun ini akan di evaluasi dan apabila ada kegiatan-kegiatan yang belum tercover maka akan di rencanakan di Tahun depan.